Propinsi Papua dari Penguasa ke Penguasa

Era Kemerdekaan

• 17 Maret 1824

Perjanjian London, Belanda dan Inggris membagi wilayah Hindia menjadi Jawa, Maluku, dan Netherlands New Guinea (New Guinea sebelah Barat).

• 1942-1944

Sebagian besar wilayah utara Netherlands New Guinea diduduki pasukan Jepang.

Era Presiden Soekarno

• 23 Agustus 1945

Enam hari setelah proklamasi Kemerdekaan, Soekarno mendeklarasikan kesatuan Indonesia “dari Sabang sampai Merauke”.

• 15 November 1946

Dalam persetujuan Linggarjati, Netherland New Guinea tidak termasuk wilayah RI.

• 16 Agustus 1956

Pihak RI membentuk pemerintahan provinsi otonom Irian Barat yang berkedudukan Tidore

• 1 Desember 1961

Oleh Belanda, Netherlands New Guinea Diganti nama menjadi Papua Barat.

• 19 Desember 1961

Presiden Soekarno mengumumkan Tri Komando Rakyat (Trikora) untuk merebut Irian Barat.

• 15 Agustus 1962

Persetujuan New York, Belanda menyerahkan kekuasaan atas Papua Barat kepada Indonesia.

• 1 Oktober 1962

Badan PBB, The United Nation Temporary Executive Authority (UNTEA), mengambil alih pemerintahan dari Belanda.

• 1 Mei 1963

Penyerahan pemerintah atas Irian Barat dari UNTEA kepada pemerintah RI. Pembagian wilayah enam keresidenan peninggalan pemerintahan Hindia Belanda dipertahankan.

Era Presiden Soeharto

• 10 September 1969

Presiden Soeharto meresmikan sembilan kabupaten di provinsi Irian Barat dan meresmikan provinsi tersebut menjadi provinsi Indonesia yang ke-17

• 1 Maret 1973

Nama Irian Barat diubah menjadi Irian Jaya

Era Presiden BJ Habibie

• 4 Oktober 1999

UU no 45/1999 tentang pembentukan provinsi Irian Jaya Tengah dan Provinsi Irian jaya Barat. Seminggu kemudian dengan Dekrit No. 327/1999 Presiden BJ Habibie Mengangkat Gubernur Irian Jaya Barat dan Irian Jaya Tengah. Dua keputusan ini ditolak DPRD Irian Jaya. UU No 45/1999 lalu ditunda, dan Dekrit No 327/1999 dibatalkan.

Era Presiden Abdurrahman Wahid

• 1 Januari 2000

Di Jayapura, Presiden Abdurrahman Wahid meresmikan pergantian nama provinsi Irian jaya menjadi provinsi Papua.

• 29 Mei – 3 Juni 2000

Kongres Rakyat Papua menolak penyatuan Papua dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Era Presiden Megawati Soekarnoputri

• 21 November 2001

UU NO 21/2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua.

• 27 Januari 2003

Inpres No 1/2003 tentang percepatan Pelaksanaan UU No 45/1999 yang sempat tertunda.

Presiden SUsilo Bambang Yudhoyono

• 23 Desember 2004

Majelis rakyat Papua disahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

• 18 April 2007

Perubahan provinsi Irian Jaya Barat menjadi provinsi Papua Barat.