Home ---Hal.Politik Umum
 
   Home > Politik Umum > d8  
     
 
 
 

SATU DASAWARSA MENITI KRISIS SOSIAL POLITIK

 

Era

Tanggal

Keterangan

Presiden Soeharto
(1968-21 Mei 1998)

10 Maret 1998

Soeharto terpilih untuk ketujuh kalinya sebagai Presiden RI dan BJ Habibi sebagai wakil presiden RI (1998-2003)

13-15 Mei 1998

Jakarta, Tangerang, Bekasi, Solo, Padang, Palembang,. Amuk massa setelah tragedy penembakan mahasiswa Universitas Trisakti, Jakarta, mengakibatkan beberapa fasilitas umum, permukiman, tempat ibadah, rusak karena dibakar, dan ratusan orang meninggal. Kerusuhan juga terjadi di beberapa kota besar lainnya.

20 Mei 1998

Lebih dari 50.000 mahasiswa memadati gedung DPR/MPR untuk memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Ini merupakan hari kedua mahasiswa menduduki gedung wakil rakyat tersebut.

21 Mei 1998

Soeharto mengundurkan diri sebagai presiden dan digantikan Wakil Presiden BJ Habibi

Presiden BJ Habibi
(21 Mei 1998-20 Oktober 1999)

10 Juni 1998

Presiden BJ habibi mengeluarkan Keppres No 85 tahun 1998 untuk memberikan amnesty dan abolisikepada 18 tahanan politik dan narapidana politik yang terlibat kasus demonstrasi di timor timur ( Timtim ) serta penghinaan presiden kala itu.

19 Januari 1999

Batu Merah, Ambon.
Bentrokan seorang warga batu merah, ambon, dengan sopir angkutan kota yang memidu konflik massa disertai dengan pembakaran tempat ibadah. Kejadian ini akhirnya merembet menjadi konflik antar warga yang berlarut-larut.

18 Maret 1999

Kalimantan Barat.
Konflik antar etnis meluas ke beberapa kecamatan di kawasan pesisir, seperti pemangkat, selakau, tebas, sambas dan jawai. Sedikitnya 1.000 rumah dibakar massa, 561 orang tewas dan sekitar 15.000 orang diungsikan.

5 September 1999

Hasil penentuan pendapat 30 agustus 1999 di Timtim : 78,5% prokemerdekaan dan 21,5% pro-otonomi. Artinya Timtim memisahkan diri dari Indonesia.

7 – 8 November 1999

Ternate, Maluku Utara
Bentrokan antar kelompok di Maluku melibatkan warga Muslim dan Kristen semakin meluas, mengakibatkan puluhan orang tewas dan luka serta puluhan rumah, fasilitas umum dan tempat ibadah terbakar.

7 Juni 1999

Pemilu pertama pasca orde baru dilakukan dengan diikuti 48 partai politik

Presiden Abdurrahman Wahid
(20 Oktober 1999-23 Juli 2001)

20 Oktober 1999

Abdurrahman Wahid dan Megawati dilantik menjadi presiden dan wakil presiden setelah terp[ilih dalam persidangan MPR

18 November 1999

Hubungan presiden dengan DPR mulai memburuk. Presiden menilai DPR seperti taman kanak-kanak.

17 Maret 2000

Presiden Abdurrahman Wahid mengusulkan Tap MPRS No XXV/1966 tentang pelarangan penyebaran Marxisme, Komunisme dan Leninisme dicabut karena dianggap melanggar hukum.

16-19 April 2000

Poso, Sulawesi Tengah.
Pertengkaran antar pemuda Kayamanya dan Lambogja mengakibatkan kerusuhan di Poso kembali terjadi. Sekurangnya 6 orang tewas, ratusan rumah penduduk hancur, serta dua rumah ibadah terbakar. Konflik ini kemudian meluas.

27 Juni 2000

Presiden Abdurrahman Wahid melakukan keadaan darurat sipil di Maluku setelah dilanda kerusuhan antar warga.

18 Agustus 2000

MPR menetapkan penghapusan Fraksi TNI dan Polri di DPR/MPR

18 September 2000

Konflik Presiden versus DPR berlanjut pada kasus pergantian kepala Polri oleh Presiden tanpa persetujuan DPR

21 Juli 2001

Rapat paripurna MPR untuk menyelenggarkan sidang istimewa MPR dengan agenda meminta pertanggungjawaban Presiden Abdurrahman Wahid. Sebelumnya, DPR telah memberikan memorandum kepada Presiden

23 Juli 2001

Presiden memberlakukan dekrit yang berisi membekukan MPR/DPR, mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat Indonesia, membekukan Partai Golkar, dekrit presiden ditolak MPR/DPR. Lalu sidang istimewa MPR menetapkan Wakil Presiden Megawati menjadi Presiden RI.

Presiden Megawati Soekarno Putri
(23 juli 2001-20 oktober 2004)

10 November 2001

Ketua Presidium Dewan Papua Theys Hiyo Eluay diculik setelah menghadiri peringatan Hari Pahlawan. Dia akhirnya ditemukan tewas di timur Jayapura.

10 Agustus 2002

Perubahan keempat UUD 1945 akhirnya ditetapkan MPR

17 Desember 2002

Mahkamah Internasional ( ICJ ) memutuskan pulau Sipadan-Ligitan menjadi hak Malaysia.

27 Januari 2003

Presiden Megawati menerbitkan Inpres No 45 tahun 1999 yang diantaranya berisi pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah dan Propinsi Irian Jaya Barat.

5 Juli 2004

Pemilihan presiden langsung untuk pertama kalinya terjadi dalam sejarah Indonesia.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
(20 Oktober 2004-2009)

20 Oktober 2004

SBY dan Jusuf Kalla dilantik sebagai presiden dan wakil presiden hasil pemilihan presiden langsung.

27 Desember 2004

Presiden menandatangani Kepres No 111 tahun 2004 tentang Tim Pencari Fakta Kasus Meninggalnya aktivis HAM Munir

15 Agustus 2005

Delapan bulan pasca bencana tsunami melanda wilayah aceh, pemerintah RI dan gerakan Aceh Merdeka akhirnya menandatangani nota kesepahaman atau MoU tentang perdamaian di Aceh di Helsinki, Finlandia

 

 

 
 

 

 
 
    Powered by - Infid   Copyright © 2008