Home ---Hal.kependudukan
 
   Home > Kependudukan > l1  
     
 
 
 

Data Tentang Urbanisasi di Jakarta


Banjir penduduk pendatang menjadi masalah tahunan yang menambah deretan pekerjaan rumah pemerintah propinsi DKI Jakarta. Ledakan pendatang menambah beban bagi wilayah yang sudah menampung penduduk 7,8 juta jiwa ini. Kantung-kantung wilayah pendatang umumnya berada di wilayah pinggiran kota Jakarta yang sebagian besar ( 30,5 % ) berada di wilayah Jakarta timur. Lonjakan arus urbanisasi rata-rata per tahun mencapai 200.000-250.000 jiwa. Operasi yustisi kependudukan yang melibatkan 7.000 lebih personel satuan polisi pamong praja digelar untuk meredam lonjakan penduduk pendatang.


Dalam lima tahun terakhir jumlah pendatang mengalami penurunan , tetapi operasi yustisi tetap digelar tiap tahun. Bahkan, alokasi anggaran pengendalian kependudukan tahun 2007 mencapai Rp 3 miliar lebih atau naik 2 kali lipat dibandingkan dengan tahun 2005. hal ini menjadi potret bahwa urbanisasi masih menjadi problem serius bagi Jakarta. 

  • Sebaran Penduduk Pendatang

Daerah Asal Migran

Jumlah

Sumatera Utara

27.349

Sumatera Barat

20.031

Banten

48.227

Jawa Barat

186.014

Jawa Tengah

245.181

DIY

16.144

Jawa Timur

63.474

  • Sebaran Penduduk Pendatang Di DKI Jakarta

Wilayah Jakarta

Presentase persebaran

Kepulauan Seribu

1 %

Jakarta Selatan

30 %

Jakarta Timur

41 %

Jakarta Pusat

16 %

Jakarta Barat

5 %

Jakarta Utara

7 %

  • Penduduk DKI Jakarta ( Sampai Dengan Oktober 2007 )

Wilayah Jakarta

Persentase Persebaran

Jakarta Pusat

10 %

Jakarta Utara

16 %

Jakarta Barat

23 %

Jakarta Selatan

20 %

Jakarta Timur

31 %

Kepulauan Seribu

0 %

  • Pertambahan Penduduk Akibat Urbanisasi ( Cenderung Menurun )

Tahun

Jumlah ( jiwa )

2003

204.830

2004

190.356

2005

180.767

2006

124.427

2007

109.617

  • Penduduk Yang Wajib Memiliki KTP ( Hingga Oktober 2007 )

( rata-rata 63,1 persen penduduk DKI Jakarta wajib memiliki KTP. Di daerah kantung pendatang, Jakarta selatan dan Jakarta timur, tercatat hampir 70 % penduduk wajib ber-KTP )

Wilayah Jakarta

Penduduk Total ( jiwa )

Penduduk Wajib KTP ( jiwa )

Jakarta Utara

792.407

539.198

Jakarta Selatan

1.266.919

777.101

Jakarta Barat

1.743.200

948.814

Jakarta Timur

1.560.135

1.074.678

Jakarta Pusat

2.322.712

1.388.294

Kepulauan Seribu

21.019

13.262

  • Persentase Pemanfaatan Anggaran Pengendalian Penduduk, 2007*

( Porsi terbesar anggaran digunakan untuk mengawasi mobilitas penduduk. Nilainya Rp 3,45 mi;iar atau sekitar 7 persen dari total belanja pemerintah untuk bidang kependudukan sekitar Rp 37,7 miliar )
* alokasi anggaran seluruh wilayah kerja pemerintah kota dan provinsi DKI Jakarta

Pemanfaatan

Persentase

Monitoring dan pengawasan mobilitas penduduk

61 %

Kerja sama antar lembaga

15 %

Operasional kantor

24 %

  • Alokasi APBD DKI Jakarta Untuk Pengendalian Penduduk

Anggaran pengendalian penduduk dalam dua tahun terakhir rata-rata meningkat 23,5 persen. Di tingkat provinsi, kenaikan anggaran mencapai 55 persen atau senilai Rp 1.07 miliar

Wilayah Jakarta

Alokasi Anggaran ( juta rupiah )

2005

2007

Jakarta Utara

485

600

Jakarta Selatan

442,3

657

Jakarta Barat

475

490

Jakarta Timur

625

650

Jakarta Pusat

630

670

DKI Jakarta

1.942

3.014,8

--------------------------------------
Sumber data: Litbang Kompas diolah dari BPS Pusat 2000, BPS DKI Jakarta 2004, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, Dinas Trantib dan Linmas dan website Jakarta.go.id
Sumber berita : Kompas; Sabtu 17 November 2007

 

 
 

 

 
 
    Powered by - Infid   Copyright © 2008